Persetujuan perdamaian oleh RUPS

 Dalam kehidupan berinteraksi bermasyarakat, baik dalam tatanan internasional maupun nasional, perbedaan kepentingan kerap kali tidak dapat dihindari sehingga memicu konflik atau sengketa. Sangat terutama adalah interaksi dalam atmosfir bisnis dan investasi yang melibatkan uang, perbedaan budaya, norma hukum, persepsi dan kepentingan sering kali terjadi.

 Salah satu upaya untuk mencegah timbulnya suatu perkara adalah perdamaian, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:  “perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu sengketa. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis”.

Perdamaian dalam literatur internasional, diantaranya sebagaimana disebut “settlement”, seperti didefinisikan dalam Black Law Dictionary:

Settlement: ….”An agreement ending a dispute or a lawsuit

yang dapat diterjemahkan kurang lebih:

“suatu persetujuan pengakhiran suatu sengketa atau gugatan hukum”

 Sedangkan sengketa dalam Black Law Dictionary:

“Dispute is a conflict or controversy especially one that has given arise to a particular law suit”

yang dapat diterjemahkan kurang lebih:

“adalah suatu konflik atau kontroversi terutama yang menimbulkan suatu tuntutan hukum tertentu.”

Apapun alternatif penyelesaian sengketanya, baik di luar forum pengadilan ataupun di dalam pengadilan, baik dengan mekanisme mediasi, arbitrase maupun pengadilan, baik dalam tatanan nasional maupun internasional, jalan atau upaya perdamaian merupakan suatu mekanisme yang dianggap sederhana, tercepat, termurah dan paling menguntungkan para pihak yang bersengketa (win-win resolution).

Pelaksanaan perdamaian bagi subyek hukum perseorangan adalah sesuatu yang mudah dan sederhana, namun demikian tidak bagi subyek hukum yang merupakan badan hukum seperti perseroan terbatas.  Direksi perseroan belum tentu berwenang dalam membuat atau menandatangani suatu akta perdamaian, walaupun direksi bersangkutan berwenang mewakili perseroan didalam maupun diluar pengadilan.

Kewenangan direksi suatu perseroan dalam membuat dan menandatangani akta perdamaian sangat terkait dengan adanya commercial issues yang timbul sehubungan dengan janji menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang (vide Pasal 1851 KUHPerdata). Tentu saja dalam hal ini, ketentuan anggaran dasar perseroan sangat berperan penting dalam menentukan lingkup kewenangan direksi. Sebagai contoh adalah apabila perdamaian yang akan dibuat dan ditandatangani menyebabkan perseroan melepaskan sebagian haknya (dengan atau tanpa nilai tertentu), maka harus dilihat dalam ketentuan anggaran dasar, apakah hal tersebut memerlukan persetujuan komisaris atau RUPS. Bagi perseroan dengan status perseroan terbuka wajib juga memperhatikan ketentuan dalam bidang pasar modal, sebagai contoh adalah apabila perdamaian yang akan dilakukan menimbulkan suatu keadaan yang bersifat material atau benturan kepentingan.

perdamaian, perdamaian
  perdamaian, 

perdamaian
  perdamaian,

perdamaian
  perdamaian, perdamaian

 banyak yg cinta damai
tapi perang semakin ramai


banyak yg cinta damai
tapi perang semakin ramai

 bingung bingung ku memikirnya
   

bingung bingung ku memikirnya


bingung bingung ku memikirnya
  

bingung bingung ku memikirnya

 (Gigi).



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s