Bank Century, Penemuan Hukum atau Rekayasa Hukum

Akhir-akhir ini Indonesia dihebohkan atas 2 (dua) peristiwa hukum, yaitu perseteruan antara Cicak-Buaya, alias KPK dan Polri serta bailout PT Bank Century Tbk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Tentu saja, kali ini kita tidak akan membicarakan perseteruan Cicak dan Buaya. Bukan karena bosan, tetapi sudah terlalu banyak aspek politik yang berbicara dari pada aspek hukum.

Peristiwa yang tidak kalah hebatnya, dan dianggap ada kaitannya dengan peristiwa pertama, yaitu bailout PT Bank Century Tbk (“BC”)  oleh LPS, banyak mengundang pro dan kontra.  Tidak heran apabila DPR merasa perlu menggulirkan hak angket atas kasus BC.

Dari hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”), diantaranya adalah menyoroti mengenai perubahan PBI sehingga Bank Indonesia bisa memberikan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (“FPJP”) kepada BC dan perubahan peraturan LPS No.5/PLPS/2006 dengan PLPS No.3/PLPS/2008, sehingga BPK melihatnya sebagai rekayasa agar BC dapat memperoleh tambahan suntikan dana talangan.

Sungguh sangat menarik, disaat perubahan dari suatu peraturan oleh otoritas dianggap sebuah rekayasa oleh auditor tanpa melihat background permasalahan secara holistik, terutama suasana kebatinan sehingga diperlukan perubahan peraturan. Pada suatu pers conference, Bank Indonesia, dalam hal ini Deputi Gubernur Senior, Darmin Nasution, mengatakan perubahan PBI dan pemberian FPJP kepada BC harus dilihat dalam perspektif merespons ancaman krisis, yaitu perubahan dan pemberian FPJP adalah dalam konteks penyelamatan sistem perbankan dan ekonomi nasional. Dalam waktu yang sama, LPS juga menegaskan bahwa perubahan peraturan dilakukan untuk harmonisasi dengan tetap mengikuti UU LPS. Menurut Ketua Dewan Komisioner LPS, Rudjito, “Audit terhadap akuntabilitas kebijakan atau tindakan adalah memeriksa kepatuhan terhadap asas kesesuaian aturan, kewenangan yang sah, dan tujuan bermanfaat, keputusan mengenai Bank Century sudah memenuhi dan mematuhi syarat tersebut”.

Secara tegas telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum. Segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus berlandaskan dan berdasarkan atas hukum.  Sebagai negara hukum, alat-alat perlengkapan negara dalam tindakan-tindakannya dan hubungannya dengan masyarakat tidak boleh sewenang-wenang, dan harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun alat-alat perlengkapan negara jugalah yang membuat peraturan perundang-undangan tersebut.

Dalam melaksanakan peraturan-peraturan hukum, ada saatnya dimana peraturan-peraturan hukum tersebut terlalu sempit ruang lingkupnya, sehingga untuk dapat menerapkannya dalam situasi khusus dan bertujuan kemasyarakatan, peraturan-peraturan hukum disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Ada kalanya tidak terpikirkan oleh pembentuk undang-undang karena pada saat itu belum dirasakan mendesak untuk diatur atau tidak diduga akan terjadi kemudian. (Prof. Dr. Sudikno Merokusumo, SH).

Dari perspektif ilmu hukum, apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan LPS adalah bagian dari upaya pemecahan masalah hukum (problem solving for legal problems). Perubahan peraturan yang sudah ada merupakan penyesuaian dengan situasi sosial yang baru dan  bertujuan kemasyarakatan. Mengapa demikian? Sesuai jawaban dari Bank Indonesia, hal tersebut adalah untuk merespon ancaman krisis dan untuk menyelamatkan sistem perbankan dan ekonomi nasional.  Sedangkan LPS hanya menjalankan tugas yang telah diberikan, yaitu melakukan segala upaya guna menyelamatkan Bank Century, termasuk melakukan harmonisasi atau dengan kata lain penyesuaian PLPS terhadap UU LPS.

Akan menjadi problem yang berkepanjangan, apabila perubahan peraturan yang telah dilakukan oleh BI dan LPS patut diduga suatu tindakan rekayasa oleh BPK. Timbul pertanyaan, apakah hal ini merupakan politik hukum atau hukum yang dipolitisir?  Selanjutnya, apakah hasil audit yang sedemikian rupa merupakan implikasi dari sikap BPK yang kurang tanggap atas perkembangan dan perubahan paradigma hukum?



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s