Hukum Masa Majapahit

Suatu hari saya ditanya oleh kawan saya mengenai hukum di Indonesia. Intinya kawan saya mempertanyakan apakah benar hukum di Indonesia ini merupakan warisan dari Negara kincir angin Belanda. Saya jawab, tidak semua hukum di Indonesia merupakan warisan Belanda. Kebetulan saja, kodifikasi hukum terjadi pada zaman penjajahan Belanda, yaitu pada tahun 1814, Belanda mulai membukukan hukum perdata, sehingga hukum perdata di Indonesia mengalami pengaruh hukum Belanda. Wajar, wong kita di jajah 350 tahun oleh Belanda!

Pembicaraan berlanjut mengenai sejarah dari hukum di Indonesia. Saya katakan kepada kawan saya tersebut, sebenarnya kodifikasi hukum sudah ada sejak jaman Majapahit. Dari kakawin yang menceritakan kerajaan Majapahit, yaitu Negara Kertagama atau Nagarakretagama atau Desawarnana, yang ditulis oleh Mpu Prapanca.

Dalam kitab Negara Kertagama atau Nagarakretagama atau Desawarnana secara jelas diceritakan bagaimana seorang Prabu Hayam Wuruk menghukum mati seorang menterinya karena telah melakukan tindak pidana pembunuhan. Pada masa Majapahit sudah ada undang-undang yang terdiri dari beberapa pasal yang telah disusun sedemikian rupa, yaitu (Tafsir Sejarah Nagara Kretagama, Prof. DR. Slamet Muliana):

  1. ketentuan mengenai denda
  2. delapan macam pembunuhan, disebut astadusta;
  3. perlakuan terhadap hamba, disebut kawula;
  4. delapan macam pencurian, disebut astacorah;
  5. paksaan atau sahasa;
  6. jual-beli atau adol ā€“ tuku;
  7. gadai atau sanda;
  8. utang-piutang atau ahutang-apihutang;
  9. titipan;
  10. mahar atau tukon;
  11. perkawinan atau kawarangan;
  12. mesum atau paradara;
  13. warisan atau drewe kaliliran;
  14. caci maki atau wakparusya;
  15. menyekiti atau dandaparusya;
  16. kelalaian atau kagelehan;
  17. perkelahian atau atukaran;
  18. tanah atau bhumi;
  19. fitnah atau duwilatek;

Bagaimana dengan susunan dan proses pengadilan pada masa Majapahit? Semua keputusan dalam pengadilan diambil atas nama raja. Dalam hal ini raja dibantu oleh dharmmadyaksa. Sebagaimana didapat dari piagam triwulan, 1358, terdapat cerita mengenai dua orang dharmmadyaksa dan tujuh orang upapatti.

Demikianlah, sebenarnya nusantara Indonesia memiliki banyak sejarah. Yang ditulis di atas, hanyalah sebagian kecil sejarah mengenai hukum di Indonesia pada masa kerajaan Majapahit. Sayangnya pada masa kuliah di fakultas hukum, mahasiswa fakultas hukum tidak diberikan sejarah hukum nusantara, tetapi diberikan sejarah hukum romawi, yunani dan pemikiran-pemikiran ahli hukum barat seperti teori hukum murni dari Hans Kelsen, perbandingan hukum Roscoe Pound, teori marxis dan hukum abstrak oleh Karl Marx, politik hukum oleh C.F. Strong dan lain-lain.


2 Comments on “Hukum Masa Majapahit”

  1. budi says:

    Itulah mengapa mahasiswa hukum kita jarang mengenal hukum asli Indonesia, karena terlalu banyak dikenalkan dan dijejali hukum asing yang “menjajah” keaslian tatanan hukum Indonesia, pak.

    Mungkin bapak bisa mengajukan usulan dan saran kepada pemangku kepentingan pendidikan hukum kita agar memasukan sejarah hukum nusantara dalam mata kuliah dasar, pak.

  2. Kukuh Komandoko Hadiwidjojo says:

    Iya Pak Budi, terimakasih atas masukannya :).


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s