Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan

Akhir November 2008, dunia perbankan di Indonesia kembali diterpa angin lebat, yaitu dengan dialihkannya PT Bank Century Tbk dari Bank Indonesia ke Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”), dengan alih-alih sebagai bank gagal yang berdampak sistemik.

Untuk pertamakalinya, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (“UU LPS”) diuji dalam menangani suatu bank umum yang berskala cukup besar. Dalam kasus ini, kredibilitas LPS benar-benar dipertaruhkan, terutama dalam melakukan penetrasi “kepercayaan” terhadap nasabah Bank Century, terlebih kepada para nasabah penyimpan “besar”, termasuk namun tidak terbatas pada perorangan, tetapi juga dalam lingkup korporat, bahkan untuk simpanan antar bank.

Setelah beberapa bulan ditangani oleh LPS, kondisi Bank Century mengalami banyak perbaikan, dan yang terpenting tidak terjadi rush secara besar-besaran dari pihak nasabah, walaupun secara fakta cukup banyak nasabah yang menarik simpanannya di Bank Century. Namun hal tersebut tidak menggangu kinerja Bank Century secara keseluruhan. Untuk itu, Penulis mengucapkan “Bravo” buat LPS. Tentu saja hal ini tidak lepas dari pengalaman krisis ekonomi dan perbankan yang melanda Indonesia pada tahun 1998, sehingga membuat LPS lebih matang dan semakin hati-hati dalam menghadapi dunia perbankan di Indonesia.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Penulis ingin berbagi sedikit perihal perlindungan hukum bagi para nasabah penyimpan dalam UU LPS, yaitu:

Dalam Pasal 19 Ayat (1) UU LPS menyebutkan:

“Klaim Penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan rekonsiliasi dan/atau verifikasi:

a.      data Simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank;

b.      Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau

c.      Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat”.

Pengaturan mengenai tidak layak dibayar karena data Simpanan nasabah tidak tercatat pada bank seharusnya tidak berlaku apabila hal ini terjadi karena kesalahan bank. Karena nasabah penyimpan hanya berpatokan pada buku tabungan dan tidak mengerti sama sekali mengenai pencatatan oleh bank, yang seharusnya merupakan “urusan” dari Bank Indonesia selaku lembaga pengawas perbankan.

Terlebih lagi, dalam kasus Century, terdapat nasabah penyimpan yang tidak mengerti mengenai produk reksadana yang menurut mereka merupakan produk dari Century, padahal fakta berbicara lain, karena reksadana tidak ada hubungannya sama sekali dengan Century.

UU LPS telah memberi jalan bagi nasabah penyimpan yang merasa dirugikan, yaitu Pasal 20 ayat (1) UU LPS telah mengatur, dalah hal nasabah penyimpan merasa dirugikan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas; atau melakukan upaya hukum melalui pengadilan. Dan pada ayat (2), apabila LPS menerima keberatan tersebut atau perintah pengadilan, LPS hanya membayar sesuai dengan penjaminan berikut bunga yang wajar.  Tentu saja ketentuan ayat (1) adalah sesuatu yang sifatnya “it goes without saying” , artinya tanpa ada “ruang” sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut, nasabah dapat saja menggugat LPS. Sedangkan dalam ayat (2) sebetulnya bersifat Lex specialis dan lebih melindungi LPS sendiri.

Perlindungan hukum lain yang dapat ditempuh oleh nasabah adalah dengan menggunakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini pelaku usaha wajib memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila jasa yang diterima atau dimanfaatkan oleh konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut, pelaku usaha memiliki kewajiban-kewajiban:

  1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
  2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
  3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
  5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
  6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  7. g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hal lain yang masih dipertanyakan adalah peranan Bank Indonesia selaku bank sentral dalam melakukan pembinaan dan pengawasan bank merupakan sebagian atau salah satu instrumen perlindungan konsumen. Tampaknya prinsip kehati-hatian (prudential principle) saja tidak cukup dilakukan oleh Bank Indonesia[1].

Bagaimanapun juga apabila terjadi bank gagal (failing bank), pihak yang paling sakit atau dirugikan adalah konsumen atau dalam hal ini adalah nasabah penyimpan, terutama nasabah penyimpan yang beritikad baik. Karena berada pada posisi yang lemah dan tidak mempunyai kemampuan tawar yang imbang[2].

Upaya Hukum Terhadap Otoritas Pengawas Perbankan

Hubungan kontraktual antara bank dan nasabah penyimpannya tidak hanya menciptakan perikatan kontraktual belaka, melainkan telah menciptakan perikatan atas dasar “perbuatan melanggar hukum”.

Yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum atau yang biasa disebut dengan “perbuatan melawan hukum” atau PMH adalah suatu perbuatan yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Perbuatan yang dikategorikan sebagai PMH adalah perbuatan-perbuatan yang memenuhi beberapa unsur, yaitu[3]:

a.            perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang melanggar hukum[4].

b.            perbuatan tersebut membawa kerugian terhadap orang lain.

c.            adanya unsur kesalahan dalam perbuatan yang merugikan tersebut[5].

Secara garis besar, PMH menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

a.            PMH karena kesengajaan;

b.            PMH tanpa kesalahan; dan

c.            PMH karena kelalaian.

PMH dengan unsur kelalaian disebut dengan negligence dalam bahasa Inggris dan nalatigheid dalam bahasa Belanda.

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian apabila memenuhi unsur pokok sebagai berikut[6]:

  1. adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan;
  2. adanya suatu kewajiban kehati-hatian;
  3. tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut;
  4. adanya kerugian bagi orang lain;
  5. adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Cakupan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas perbankan adalah regulasi terhadap perbankan, pengawasan tidak langsung (off-site supervision), pengawasan langsung/pemeriksaan (on-site supervision), kontak teratur dengan bank, tindak remedial dan/atau penerapan sanksi[7].

Pengawasan bank oleh Bank Indonesia wajib dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Bank Indonesia, yang dapat merefleksikan risiko-risiko yang ada dan secara realita di hadapi oleh bank[8].

Nasabah penyimpan yang menanggung kerugian dapat menggunakan argumentasi telah dilakukan PMH oleh  otoritas pengawas bank[9]. Otoritas pengawas dapat dianggap telah lalai dalam melaksanakan tugas pengawasan sehingga menyebabkan suatu bank dicabut izin usahanya.

Nasabah penyimpan dalam hal ini harus mampu meyakinkan hakim bahwa telah terjadi kelalaian dalam melakukan pengawasan bank dan memenuhi unsur-unsur pokok:

1.        adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan;

2.        adanya suatu kewajiban kehati-hatian;

3.        tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut;

4.        adanya kerugian bagi orang lain;

5.        adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Gugatan PMH terhadap pengawas bank dapat dilakukan secara individu maupun class action oleh nasabah penyimpan.

Walaupun belum tentu berhasil, gugatan PMH terhadap pengawas bank akan “memaksa” otoritas perbankan untuk lebih transparan, tegas dan berhati-hati dalam melakukan pengawasan bank.

Terutama sekali adalah seperti kasus PT Bank Dagang Bali (“BDB”), seharusnya pengawas bank dapat secara dini mengetahui mengenai buruknya administrasi dan sistem pencatatatan nasabah penyimpan untuk menghindari tidak dijaminnya lebih dari 34.500 rekening nasabah penyimpan.

Begitu pula dengan kasus BGI mengenai terbitnya reksadana fiktif dan buruknya pencatatan BGI, seharusnya otoritas pengawas dapat mengetahui lebih dini sehingga dapat mengantisipasi kerugian nasabah penyimpan.


[1] Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-instrumen Hukumnya (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 76.

[2] Posisi tidak imbang ini dapat dilihat jelas dalam hubungan kontraktual antara nasabah penyimpan dengan bank. Karena bagaimanapun juga perjanjian pembukaan rekening tidak dapat ditawar lagi dan telah bersifat baku.

[3] Baca Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Pada Umumnya (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 49.

[4] Dalam perkembangannya sejak putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, yang diartikan sebagai melanggar hukum mengalami perluasan tidak hanya semata-mata didasarkan pada ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini melanggar hak orang lain atau melanggar kewajiban pelaku, tetapi juga meliputi pelanggaran terhadap kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Ibid.

[5] Syarat kesalahan merupakan unsur mutlak berlakunya ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam hal unsur kesalahan tidak ditemukan, maka berlakulah ketentuan Pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”. Ibid, hal. 50.

[6] DR. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 73.

[7] Vide Bab VI Undang-undang Bank Indonesia.

[8] Hal mana memenuhi principle 6 dari The Basel Core Principles, mengenai Prudential Regulations and Requirements, yang mana Indonesia merupakan salah satu Negara yang menggunakan The Basel Core Principles sebagai dasar pengawasan dan pengelolaan perbankan di Indonesia. Baca: Permadi Gandapradja, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004),  hal. 87.

[9] Yang dimaksud dengan nasabah yang dirugikan dalam hal ini adalah nasabah yang dapat menerima dananya kembali secara keseluruhan ataupun sebagian, baik dari program penjaminan pemerintah ataupun penjaminan LPS ataupun hasil likuidasi bank.

<!–[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]–><!–[if gte mso 9]> <![endif]–> <!–[endif]–>


One Comment on “Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan”

  1. David says:

    PUTUSAN SESAT HAKIM BEJAT

    Putusan PN. Jkt. Pst No.Put.G/2000/PN.Jkt.Pst membatalkan Klausula Baku yang digunakan Pelaku Usaha. Putusan ini telah dijadikan yurisprudensi.
    Sebaliknya, putusan PN Surakarta No.13/Pdt.G/2006/PN.Ska justru menggunakan Klausula Baku untuk menolak gugatan. Padahal di samping tidak memiliki Seritifikat Jaminan Fidusia, Pelaku Usaha/Tergugat (PT. Tunas Financindo Sarana) terindikasi melakukan suap di Polda Jateng.
    Ajaib. Di zaman terbuka ini masih ada saja hakim yang berlagak ‘bodoh’, lalu seenaknya membodohi dan menyesatkan masyarakat, sambil berlindung di bawah ‘dokumen dan rahasia negara’.
    Statemen “Hukum negara Indonesia berdiri diatas pondasi suap” (KAI) dan “Ratusan rekening liar terbanyak dimiliki oknum-oknum MA” (KPK); adalah bukti nyata moral sebagian hakim negara ini sudah terlampau sesat dan bejat.
    Keadaan ini tentu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Masyarakat konsumen akan sangat dirugikan karenanya. “Perlawanan Pihak Ketiga” mungkin salah satu solusinya.
    Permasalahannya, masihkah Anda mau perduli??

    David
    HP. (0274)9345675


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s