Dewasa dihadapan hukum

Istilah dewasa menggambarkan segala organisme yang telah matang, tapi lazimnya merujuk pada manusia: orang yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita dewasa, sedangkan Kedewasaan dapat didefinisikan dari aspek biologi, hukum, karakter pribadi, atau status sosial. Berbagai aspek kedewasaan ini sering tidak konsisten dan kontradiktif. Seseorang dapat saja dewasa secara biologis, dan memiliki karakteristik perilaku dewasa, tapi tetap diperlakukan sebagai anak kecil jika berada di bawah umur dewasa secara hukum. Sebaliknya, seseorang dapat secara legal dianggap dewasa, tapi tidak memiliki kematangan dan tanggung jawab yang mencerminkan karakter dewasa (lihat: http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum).

Kedewasaan secara hukum dapat diartikan kecakapan seseorang dihadapan hukum dalam melakukan suatu tindakan hukum. Kedewasaan ditandai dengan suatu batas usia. Di Indonesia, kecakapan seseorang dihadapan hukum telah ditentukan dalam suatu Undang-undang.

Problemnya adalah, Indonesia memiliki banyak Undang-undang yang mengatur perihal kedewasaan seseorang, sehingga patut dipertanyakan, dalam hal kapan seseorang dianggap telah dewasa dihadapan hukum dalam melakukan suatu tindakan hukum, terutama dalam melakukan suatu perbuatan perdata.

Sekarang mari kita lihat kekayaan dan heterogenitas Undang-undang kita yang mengatur mengenai usia kedewasaan seseorang di hadapan Hukum, diantaranya adalah:

  1. Ps. 330 KUHPerdata, Usia 21 Th atau sudah menikah;
  2. Ps. 47 (1) UU Perkawinan, usia 18 th;
  3. Ps. 63 (1) UU Adm. Penduduk, 17 th atau sudah kawin;
  4. Ps. 1 (8) UU Pemilu, 17 th atau sudah kawin;
  5. Ps. 1 (1) UU Perlindungan Anak, 18 th;
  6. Ps. 1 (2) UU Kesejahteraan Anak 21 th;
  7. Ps. 39 dan 40 UU Jabatan Notaris, 18 th untuk penghadap dan 18 th untuk saksi.

Dari uraian di atas, terlihat bagaimana “kayanya” Indonesia dengan batas usia dewasanya, sehingga wajar apabila timbul pertanyaan, kapan seseorang dianggap dewasa dihadapan hukum sehingga dapat melakukan tindakan hukum?

Menurut pendapat penulis, dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-undang tersebut bahwa syarat batas usia sebagai penghadap dan saksi di hadapan Notaris adalah umur 18 tahun, maka sebaiknya kedewasaan dihadapan hukum adalah 18 Tahun.


4 Comments on “Dewasa dihadapan hukum”

  1. Gerry says:

    Salam kenal.
    Saya baru melihat blog bapak, latar belakang saya bukan dari sarjana hukum tetapi saya tertarik terhadap bidang hukum. Artikel ini cukup menarik bagi saya, kalo boleh dan berkenaan saya ada sedikit pertanyaan, yaitu sbb :
    1. UU adm penduduk, UU Pemilu, UU Perlindungan Anak, UU Kesejahteraan anak, UU Jabatan Notaris sbgmn Bapak sebuitkan diatas itu, masing2 UU no berapa ya ?
    2. Apakah ada perbedaan dan kesamaan dari istilah “kedewasaan” dan “dipandang cakap di mata hukum”. Artinya apakah “dipandang cakap di mata hukum” sudah berarti “dewasa menurut hukum”?
    Demikian, terima kasih atas bantuannya.

    Rgd,
    Gerry.

  2. Kukuh Komandoko Hadiwidjojo says:

    Dear Gerry,

    Yang dimaksud dengan:
    UU adm penduduk adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; UU Pemilu adalah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum; UU Perlindungan Anak adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak; UU Kesejahteraan Anak adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; UU Jabatan Notaris adalah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

    Sementara itu, “kedewasaan”, dan “cakap di mata hukum”; adalah dua hal yang berbeda namun sangat erat sekali kaitannya. Seorang yang “cakap di mata hukum” sudah pasti dewasa, namun seorang yang dewasa belum tentu dianggap “cakap di mata hukum”

    Kedewasaan berhubungan dengan status seseorang di bawah hukum. Seketika seseorang dinyatakan dewasa (dengan telah mencapai atau melewati batas umur tertentu, atau menurut Undang-undang dinyatakan dewasa), maka menurut hukum, ia dianggap sebagai seorang subjek hukum yang dewasa dengan segala konsekuensi hukumnya.

    Sedangkan “cakap di mata hukum” berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang melakukan perbuatan hukum. Mengenai kategori yang harus dipenuhi untuk dianggap “cakap di mata hukum”, diatur dan ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1339 jo. 1340 KUH Perdata; yang mengatur dan menentukan bahwa “setiap orang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, kecuali dinayatakan tidak cakap; yaitu anak yang belum dewasa , dan orang di bawah pengampuan”.

    Dengan demikian, jelas terlihat bahwa kecakapan/”cakap di mata hukum” harus diterjemahkan sebagai suatu keadaan hukum dimana seseorang sudah dianggap dewasa dan tidak berada dalam pengampuan.
    Ketika seseorang dianggap cakap di mata hukum, maka ia dapat melakukan perbuatan hukum. KUH Perdata mengatur dan menentukan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan hukum harus memiliki kecakapan, dengan ancaman batal apabila kecakapan tersebut tidak dipenuhi.

    Demikian, semoga bermanfaat…:)

  3. Gerry says:

    Terima kasih banyak pak atas penjelasannya.
    Rgd,
    Gerry.

  4. Gerry says:

    Terima kasih banyak pak atas penjelasannya.
    Rgd,
    Gerry.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s