Dewasa dihadapan hukum

Istilah dewasa menggambarkan segala organisme yang telah matang, tapi lazimnya merujuk pada manusia: orang yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita dewasa, sedangkan Kedewasaan dapat didefinisikan dari aspek biologi, hukum, karakter pribadi, atau status sosial. Berbagai aspek kedewasaan ini sering tidak konsisten dan kontradiktif. Seseorang dapat saja dewasa secara biologis, dan memiliki karakteristik perilaku dewasa, tapi tetap diperlakukan sebagai anak kecil jika berada di bawah umur dewasa secara hukum. Sebaliknya, seseorang dapat secara legal dianggap dewasa, tapi tidak memiliki kematangan dan tanggung jawab yang mencerminkan karakter dewasa (lihat: http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum).

Kedewasaan secara hukum dapat diartikan kecakapan seseorang dihadapan hukum dalam melakukan suatu tindakan hukum. Kedewasaan ditandai dengan suatu batas usia. Di Indonesia, kecakapan seseorang dihadapan hukum telah ditentukan dalam suatu Undang-undang.

Problemnya adalah, Indonesia memiliki banyak Undang-undang yang mengatur perihal kedewasaan seseorang, sehingga patut dipertanyakan, dalam hal kapan seseorang dianggap telah dewasa dihadapan hukum dalam melakukan suatu tindakan hukum, terutama dalam melakukan suatu perbuatan perdata.

Sekarang mari kita lihat kekayaan dan heterogenitas Undang-undang kita yang mengatur mengenai usia kedewasaan seseorang di hadapan Hukum, diantaranya adalah:

  1. Ps. 330 KUHPerdata, Usia 21 Th atau sudah menikah;
  2. Ps. 47 (1) UU Perkawinan, usia 18 th;
  3. Ps. 63 (1) UU Adm. Penduduk, 17 th atau sudah kawin;
  4. Ps. 1 (8) UU Pemilu, 17 th atau sudah kawin;
  5. Ps. 1 (1) UU Perlindungan Anak, 18 th;
  6. Ps. 1 (2) UU Kesejahteraan Anak 21 th;
  7. Ps. 39 dan 40 UU Jabatan Notaris, 18 th untuk penghadap dan 18 th untuk saksi.

Dari uraian di atas, terlihat bagaimana “kayanya” Indonesia dengan batas usia dewasanya, sehingga wajar apabila timbul pertanyaan, kapan seseorang dianggap dewasa dihadapan hukum sehingga dapat melakukan tindakan hukum?

Menurut pendapat penulis, dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-undang tersebut bahwa syarat batas usia sebagai penghadap dan saksi di hadapan Notaris adalah umur 18 tahun, maka sebaiknya kedewasaan dihadapan hukum adalah 18 Tahun.


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.