Kepailitan Bank Dalam Likuidasi

Gagalnya suatu upaya penyelamatan sebuah bank, memaksa Bank Indonesia mencabut izin operasi PT. Bank Global International Tbk pada 13 januari 2005, dan selanjutnya menempatkan bank tersebut dalam status likuidasi.

Sebelumnya, terhitung sejak tanggal 14 Desember 2004 Bank Indonesia telah membekukan kegiatan usaha Bank Global. Hal tersebut dilakukan, mengingat segala upaya pembinaan Bank Indonesia terhadap Bank Global, antara lain meminta pemilik untuk melakukan perbaikan permodalan (capital restoration plan); menjaga likuiditas bank agar tidak mengalami kesulitan likuiditas dan penghentian sementara kegiatan-kegiatan tertentu telah gagal dilakukan.

Pencabutan izin Bank Global kembali menempatkan Pemerintah Republik Indonesia dalam keadaan dilematis. Pengalaman pahit ditutupnya 52 (lima puluh dua) bank umum belum hilang sirna, telah terjadi 3 (tiga) kali penutupan bank, yaitu Bank Asiatic, Bank Dagang Bali dan terakhir adalah Bank Global. Pemerintah kembali dibuat pusing, dikarenakan Program Penjaminan Pemerintah, yang sedianya akan segera diakhiri, harus kembali berperan guna menjamin simpanan nasabah.

Ternyata Program Penjaminan Pemerintah belum bisa memberikan perlindungan 100% bagi segenap nasabah bank dalam likuidasi, hal mana  kondisi bank yang sangat buruk administrasi dan atau telah terjadi penyimpangan-penyimpangan, menyebabkan masih banyaknya nasabah yang tidak dijamin menurut ketentuan Program Penjaminan.

Para nasabah yang masuk dalam kriteria Program Penjaminan mencoba mencari jalan guna mendapatkan haknya kembali, dan salah satunya adalah dengan suatu upaya hukum kepailitan. Tentu saja dengan harapan, apabila bank yang saat ini dalam status dilikuidasi dapat diubah statusnya menjadi pailit, maka tim likuidasi yang dibentuk dan diawasi oleh Bank Indonesia menjadi tidak bergigi dan perannya digantikan oleh kurator dan hakim pengawas.

Upaya hukum kepailitan yang diajukan oleh sebagian nasabah Bank Global yang tidak dijamin berdasarkan Program Penjaminan Pemerintah merupakan suatu peristiwa hukum yang langka dan menarik untuk disimak. Pada tingkat pertama, hakim kepailitan tidak mengabulkan permohonan pailit yang diajukan, dan  di tingkat kasasi, hakim Mahkamah Agung kembali tidak mengabulkan permohonan kasasi kepailitan yang diajukan oleh nasabah. Saat ini kasus telah diajukan Peninjauan Kembali oleh nasabah yang bersangkutan, dan masih dalam pemeriksaan oleh Mahkamah Agung.

Yang sangat menarik, pemohon pailit menyampaikan argumen kepada majelis hakim Pengadilan Niaga, bahwa PT Bank Global International Tbk (Dalam Likuidasi) sudah bukan bank, alias sudah menjadi suatu perseroan terbatas, dikarenakan izin operasi sebagai bank sudah dicabut oleh Bank Indonesia. Argumen pemohon pailit juga dikuatkan oleh beberapa saksi ahli dalam bidang hukum, seperti Prof. DR. Erman Rajaguguk SH yang mengatakan bahwa status sebagai bank sudah tidak melekat kembali pada Bank Global karena sudah dicabut izin operasionalnya oleh Bank Indonesia. Lebih jauh lagi, Prof. DR. Erman Rajaguguk juga menambahkan bahwa Rezim Undang-undang Perbankan berlaku pada waktu bank itu masih beroperasi belum dicabut izin usahanya namun kalau sudah dicabut izin usahanya menjadi PT dalam likuidasi yang tunduk pada rezim kepailitan, dan Pasal 1 angka 11 UU Kepailitan dan PKPU juga termasuk untuk bank dalam likuidasi.

Namun demikian, pada saat didengarkan kesaksian Saksi Ahli Ibu Ratnawati W. Prasodjo, SH yang merupakan salah satu orang pembuat Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak sependapat dengan Prof. DR. Erman Rajaguguk. Ibu Ratnawati mengatakan secara tegas bahwa dilihat secara interpretasi historikal, Pasal 1 angka 11 UU Kepailitan dan PKPU tidak diperuntukkan bagi bank dalam likuidasi. Dalam pendapatnya lebih lanjut, Ibu Ratnawati juga menegaskan bahwa secara yuridis positif, dan merupakan ketentuan yang lex specialis derogat legi generali, berlaku Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Syarat, Tata Cara Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan likuidasi Bank. Sehingga dengan demikian, khusus suatu Bank, koridor hukum yang digunakan adalah koridor likuidasi bank menurut UU Bidang Perbankan, bukan kepailitan.

Saya sependapat dengan Ibu Ratnawati W. Prasodjo, bagaimanapun, khusus bank, berlaku secara lex specialis derogat legi generali, yang berlaku adalah koridor hukum mengenai perbankan. Mengapa demikian, karena bank merupakan suatu badan usaha khusus untuk menarik dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Selain hal tersebut patut juga diingat, bahwa untuk suatu perseroan terbatas, selain berlaku UU PT, juga berlaku peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai keberadaan dan jalannya perseroan terbatas dimaksud. Dengan demikian, suatu perseroan terbatas yang merupakan bank, akan tetap berstatus sebagai bank walaupun sudah dilikuidasi, dan berlaku koridor hukum dibidang perbankan.

Berikut ini ada beberapa petikan dari beberapa media yang penulis lampirkan:

Gugatan Pailit Terhadap Bank Global Masuk Tahap Kesimpulan
[8/8/06]

Jika Bank Global dinyatakan pailit, kerugian negara yang timbul bisa mencapai Rp732,9 miliar (Hukumonline)

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang perkara permohonan pailit PT Bank Global Internasional Tbk (dalam likudasi) yang diajukan oleh nasabahnya sendiri yaitu Lina Sugiharto Otto Senin lalu (7/8) dengan agenda kesimpulan.

Yuhelson selaku kuasa hukum Lina Sugiharto Otto dan Kukuh Komandoko sebagai kuasa hukum Bank Global (dalam likuidasi) menyerahkan kesimpulan masing-masing kepada majelis hakim pimpinan Cicut Sutiarso. Kalau tak ada aral melintang, majelis hakim akan menjatuhkan putusan mengabulkan atau menolak permohonan pailit Bank Global pada Senin mendatang (14/8).

Dalam kesimpulannya, Yuhelson menguraikan beberapa hal dalam perkara permohonan pailit ini. Misalnya, status Bank Global dalam likuidasi bukan lagi sebagai bank sehingga dapat dimohonkan pailit oleh siapa saja, bukan hanya Bank Indonesia BI. Selain itu, juga menguraikan kedudukan Lina Sugiharto sebagai kreditor dari Bank Global, proses kepailitan yang lebih memberikan kepastian hukum serta pihak yang dapat mewakili Bank Global dalam proses pemeriksaan perkara permohonanan pailit ini adalah direksi Bank Global.

Terhadap kesimpulan terakhir tersebut, Yuhelson berpendapat bahwa kepailitan menyangkut hak subyektif dari Bank Global yaitu mengenai status pailit atau tidak pailitnya bank tersebut. Oleh karenanya, direksi Bank Global-lah yang berwenang mewakili proses pemeriksaan perkara permohonanan pailit ini.

Pemohon pailit berpendapat bahwa tim likuidasi yang telah terbentuk berdasarkan penetapan pengadilan tidak berhak mewakili Bank Global dalam perkara pailit ini. Pasalnya, kepailitan ini bukan menyangkut penyelesaian harta kekayaan Bank Global. Di akhir kesimpulannya, Yuhelson meminta kepada majelis hakim agar Bank Global dinyatakan pailit dan mengangkat Lucas sebagai kurator.

Menanggapi proses pemeriksaan perkara permohonan pailit hanya dapat diwakili oleh direksi Bank Global, dalam kesimpulannya, Kukuh mengajukan bantahan. Dirinya berpandangan bahwa tim likuidasi sebagai pelaksana likuidasi terhadap bank dalam likuidasi memiliki kewenangan untuk mewakili bank dalam likuidasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dasarnya pasal 25 ayat (2) huruf c Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32 jo pasal 43. Menurut pasal tersebut, tim likuidasi-lah yang berhak dan berwenang secara sah untuk mewakili termohon pailit dalam perkara kepailitan ini, bukan direksi maupun dewan komisaris Bank Global.

Lebih jauh lagi, Kukuh dalam kesimpulannya, berdasar Surat No. S-472/SJ/2006 tanggal 21 Juli 2006 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia menyatakan Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia cq. Unit Pelaksana Penjamin Pemerintah (UP3) sebagai lembaga penjamin yang telah membayarkan dana nasabah penyimpan Bank Global (vide pasal 17 ayat 3 PP 25 Jo. Pasal 40 huruf B SK Dir BI) mengungkapkan bahwa sebagai kreditor terbesar dari Bank Global dan kreditor yang harus diutamakan pembayarannya dari hasil likuidasi, keberatan atas permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon pailit serta memohon kepada majelis hakim agar menolak permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon pailit dalam permohonan pailit Bank Global ini.

Menariknya, Kukuh menjelaskan bahwa jika Bank Global dinyatakan pailit, negara berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp732,9 miliar. Penyebabnya ialah proses kepailitan tidak berada dalam pengawasan Bank Indonesia sehingga tidak menjamin pengembalian uang negara tersebut. Hampir dapat dipastikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap bank akan berkurang atau bahkan hilang sama sekali karena nasabah sebagai kreditor konkuren sulit memperoleh kembali dana mereka dalam proses kepailitan.

Hanya BI yang Berhak Memailitkan Bank dalam Likuidasi
Putusan  MA:

[29/10/07], HukumonlineMahkamah Agung menyatakan permohonan kasasi debitur Bank Global tidak dapat diterima. Alasannya, hanya Bank Indonesia yang dapat memailitkan sebuah bank. Namun salah seorang hakim agung mengajukan dissenting opinion.

Lina Sugiharti Otto masih bisa tersenyum lebar. Pasalnya, permohonan kasasi terhadap perkara kepailitan PT Bank Global International (dalam likuidasi) dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA). MA menyatakan putusan hakim Pengadilan Niaga (PN) Jakarta Pusat merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum, sebab seharusnya permohonan pernyataan pailit tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Sebelumnya, debitur bank yang izinnya dicabut pada 13 Januari 2005 itu harus menelan pil pahit karena permohonan pailitnya ditolak oleh PN Jakarta Pusat. Dengan adanya putusan MA tersebut, maka putusan PN Jakarta Pusat tanggal 14 Agustus 2006 tentang perkara yang sama dibatalkan.

Lina adalah nasabah penyimpan dana di Bank Global. Total dana yang disimpan Lina di bank tersebut sekitar Rp. 238 juta. Ketika Bank Global izinnya dicabut, Lina ingin menarik dananya. Namun ternyata Bank Global tidak dapat melakukan pembayaran kepada Lina, hingga batas waktu yang ditentukan.

Meski menerima permohonan kasasi, namun majelis hakim agung yang menangani perkara ini (Abdul Kadir Mapong (Ketua), IB Ngurah Adnyana dan Mieke Komar (masing-masing anggota) dalam putusannya tanggal 26 Juli 2007 itu, menyatakan permohonan pailit Lina tidak dapat diterima. Alasannya, termohon pailit (Bank Global) adalah sebuah bank. Dengan demikian, pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit hanya Bank Indonesia (BI).

Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang No. 37/2004 tentang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Di dalam pasal 2 ayat 3 UU Kepailitan disebutkan, dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh BI.

Penjelasan Pasal 2 Ayat (3) UU Kepailitan

Yang dimaksud dengan “bank” adalah bank sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak perlu dipertanggungjawabkan. Kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan kepailitan ini tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank sesuai peraturan perundang-undangan.

Hanya saja di dalam putusan itu, terselip juga perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari salah seorang hakim agung. Adalah IB Ngurah Adnyana yang pendapatnya berseberangan dengan dua hakim agung lainnya.

Menurut Adnyana, sebagai kreditur Lina berhak untuk mengajukan permohonan pailit Bank Global. Pasalnya, BI telah mencabut izin usaha bank tersebut, sehingga Bank Global bukan lagi sebuah bank. Apalagi, sambung Adnyana, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Lina dan kuasa hukumnya, Bank Global telah terbukti mempunyai hutang kepada kreditur lain yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Pendapat Adnyana ini diamini oleh kuasa hukum Lina, Yuhelson dan Nensy Hutabarat. Yuhelson dalam permohonan pailitnya menyatakan, Bank Global adalah bank yang sudah dicabut izin usahanya dan dalam proses likuidasi. Dengan dicabut izinnya, maka entitas tersebut tidak lagi menjalankan usahanya sebagai bank seperti yang dimaksud dalam UU No. 10/1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan, melainkan hanya sebagai badan hukum berbentuk perseroan terbatas (PT) dalam likuidasi. Senada dengan Yuhelson, Erman Radjagukguk, saksi ahli dalam perkara itu menyatakan, karena bukan lagi sebagai bank, maka demi hukum Bank Global tidak lagi terikat pada ketentuan perbankan, termasuk Pasal 2 ayat 3 UU Kepailitan.

Yuhelson mengatakan, kepailitan terhadap Bank Global juga tidak akan berpengaruh kepada stabilitas perekonomian. Bahkan ia memastikan tidak akan terjadi rush yang menimbulkan keguncangan dan kepanikan di tengah masyarakat. Karena Bank Global tidak lagi berhubungan langsung dengan masyarakat, tetapi hanya melaksanakan proses likuidasi aset-aset lainnya.

Berbeda dengan keduanya, Direktur Direktorat Hukum BI Oey Hoey Tiong menjelaskan bank yang dilikuidasi merupakan kelanjutan dari usaha bank dan sifatnya tidak berdiri sendiri. “Statusnya masih tetap bank, hanya saja dia tidak lagi menjalankan kegiatannya sebagai bank,” ujar Oey kepada hukumonline, Senin (29/10). Menurut Oey, pendapatnya itu telah dibenarkan oleh PN Niaga dalam kasus Bank Global beberapa waktu lalu.

Oey mengatakan bank dilikuidasi dalam rangka pemberesan kewajiban-kewajiban dari bank yang sudah ditutup. “Walau tidak menjalankan usaha, namun dia kan (bank dalam likuidasi) sedang membereskan usahanya, yakni bank. Jadi, kalau usahanya masih dibereskan maka dia harus tunduk pada ketentuan likuidasi bank,” tuturnya.

Jika bank dalam likuidasi bisa dipailitkan, menurut Oey, maka akan merugikan debitur lain, terutama kewajiban-kewajiban bank tersebut yang belum selesai baik terhadap pemerintah maupun pihak lain. Disamping itu, kata dia, bank dalam likuidasi juga punya Tim Likuidasi yang bertugas mendudukan kewajiban dan hak bank yang dilikuidasi sesuai dengan porsinya. “Kalau nanti dipailitkan cepat-cepat, maka tidak bisa dilakukan secara benar pemberesannya,” cetus Oey.

Soal mewakili di pengadilan

Sementara itu dalam memori kasasinya, Yuhelson menegaskan hakim PN Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan mengenai pihak yang berwenang mewakili Bank Global.

Menurutnya, dalam eksepsi sebetulnya hakim sudah diingatkan, bahwa pihak yang dapat mewakili Bank Global dalam perkara kepailitan itu adalah direksi, bukan Tim Likuidasi Bank Global. Sebab, permohonan pailit yang diajukan sama sekali tidak berhubungan dengan penyelesaian harta kekayaan Bank Global, yang merupakan kewenangan Tim Likuidasi. Namun, berkaitan langsung dengan hak subyektif Bank Global untuk mempertahankan statusnya, apakah pailit atau tidak pailit. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan ekslusif direksi Bank Global.

Hanya saja pendapat dari Yuhelson dipatahkan oleh hakim PN Jakarta Pusat. Hakim, menurut Yuhelson, justru lebih dulu mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh Tim Likuidasi, tanpa mempertimbangkan materi eksepsi tentang kewenangan Tim Likuidasi untuk mewakili Bank Global.

Berbeda dengan Yuhelson, pengacara Bank Global Kukuh Komandoko mengatakan direksi sudah tidak punya wewenang apapun saat Bank Global dibubarkan. Hal ini, sambungnya, ditandai dengan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan direksi tidak boleh melakukan tindakan hukum apapun terhadap Bank Global. Sebab, tugas direksi dalam pemberesan bank telah digantikan oleh Tim Likuidasi Bank Global.

Kukuh juga menilai putusan kasasi MA sudah tepat dan benar. “Apa yang dilakukan oleh hakim sudah benar. Bahwa bank global adalah bank walaupun sudah dilikuidasi,” ujarnya saat dihubungi hukumonline.(Sut/Kml)

About these ads


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.