Pemberian Kuasa

Prinsip Kuasa adalah suatu perjanjian dengan memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menyelenggarakan suatu urusan atau pekerjaan (vide Pasal 1792 KUHPerdata).

Dilihat dari sifatnya, pemberian kuasa dapat terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan Kuasa oleh di penerima Kuasa, terjadi dengan cuma-cuma kecuali diperjanjikan sebaliknya dan dapat disubtitusikan kecuali diperjanjikan sebaliknya.

Ditinjau dari jenisnya, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya untuk kepentingan tertentu dan dilakukkan secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si Pemberi Kuasa.

Seringkali orang bertanya, sejauh apa tanggung jawab Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa. Seorang Penerima Kuasa tidak bisa bertindak melampui kekuasaan yang telah diberikan oleh Pemberi Kuasa, ia juga wajib bertanggung jawab terhadap tindakan yang telah dilakukan, baik secara sengaja ataupun karena suatu kelalaian sehubungan dengan pemberian kuasa.

Kuasa dapat diberikan dalam bentuk Akta Notaris, dbawah tangan ataupun secara lisan. Tentu saja semua pihak lebih menyukai secara tertulis daripada secara lisan, mengingat pemberian kuasa secara tertulis lebih mudah beban pembuktiannya.

Legalisasi Kuasa

Untuk kuasa-kuasa tertentu, wajib dilakukan suatu proses legalisasi oleh Pejabat Berwenang, yaitu: Kuasa dengan Cap jempol, Kuasa dengan huruf kanji harus disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Notaris, sesuai putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Maret 2002 No. 1366K/PDT/2000), dan pihak atau pejabat yang dapat melegalisir adalah Camat, Bupati, Walikota dan Notaris (putusan MA 20 Agustus 1984, No.272K/Pdt/1983). Khusu untuk Kuasa dari Luar Negeri, harus dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Jika tidak ada perwakilan KBRI, dilegalisir oleh pejabat berwenang dan dibawa ke Dep Hum Ham dan Deplu (Putusan MA 14 April 1973 No. 208K/Sip/1973).

Retensi

Terkadang dalam suatu Kuasa, dicantumkan juga suatu klausula retensi (vide Pasal 1812 KUHPerdata), yaitu hak untuk menahan suatu benda sampai suatu piutang yang berkaitan dengan benda telah dilunasi pembayarannya. Biasanya, hak retensi ini dicantumkan dalam hal debt collecting atau penagihan utang.

Berakhirnya Pemberian kuasa

Apabila (vide Pasal 1813 KUHPerdata):

a. Atas kehendak pemberi kuasa;

b. Atas permintaan penerima kuasa;

c. Persoalan yang dikuasakan telah selesai;

d. Salah satu pihak meninggal dunia;

e. Salah satu pihak dibawah pengampuan (curatele);

f.   Salah satu pihak pailit;

g. Karena perkawinan (persatuan).

Kuasa Mutlak

Ada banyak kasus seseorang memberikan suatu kuasa yang tidak dapat ditarik kembali. Kasus seperti ini sering terjadi dalam suatu utang piutang, yang mana seorang debitur memberikan suatu jaminan kepada seorang kreditur dan hanya dibuat suatu media “Surat Kuasa Untuk Menjual” atau biasa disebut “SKUM”, yaitu apabila si debitur wanprestasi, si kreditur dapat menjual jaminan. Bahkan pada era Badan Penyehatan Perbankan Nasional, banyak Bank Beku Operasi dan atau Beku Kegiatan Usaha membuat SKUM, dengan alasan memasang Hak Tanggungan adalah mahal.

Yang terjadi kemudian adalah, BPPN menghadapi kesulitan untuk melakukan eksekusi atas jaminan, dikarenakan Penggunaan kuasa mutlak untuk pemindahan hak atas tanah telah dilarang dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982.

Demikian, semoga bermanfaat.

About these ads


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.