Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan

Akhir November 2008, dunia perbankan di Indonesia kembali diterpa angin lebat, yaitu dengan dialihkannya PT Bank Century Tbk dari Bank Indonesia ke Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”), dengan alih-alih sebagai bank gagal yang berdampak sistemik.

Untuk pertamakalinya, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (“UU LPS”) diuji dalam menangani suatu bank umum yang berskala cukup besar. Dalam kasus ini, kredibilitas LPS benar-benar dipertaruhkan, terutama dalam melakukan penetrasi “kepercayaan” terhadap nasabah Bank Century, terlebih kepada para nasabah penyimpan “besar”, termasuk namun tidak terbatas pada perorangan, tetapi juga dalam lingkup korporat, bahkan untuk simpanan antar bank.

Setelah beberapa bulan ditangani oleh LPS, kondisi Bank Century mengalami banyak perbaikan, dan yang terpenting tidak terjadi rush secara besar-besaran dari pihak nasabah, walaupun secara fakta cukup banyak nasabah yang menarik simpanannya di Bank Century. Namun hal tersebut tidak menggangu kinerja Bank Century secara keseluruhan. Untuk itu, Penulis mengucapkan “Bravo” buat LPS. Tentu saja hal ini tidak lepas dari pengalaman krisis ekonomi dan perbankan yang melanda Indonesia pada tahun 1998, sehingga membuat LPS lebih matang dan semakin hati-hati dalam menghadapi dunia perbankan di Indonesia.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Penulis ingin berbagi sedikit perihal perlindungan hukum bagi para nasabah penyimpan dalam UU LPS, yaitu:

Dalam Pasal 19 Ayat (1) UU LPS menyebutkan:

“Klaim Penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan rekonsiliasi dan/atau verifikasi:

a.      data Simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank;

b.      Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau

c.      Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat”.

Pengaturan mengenai tidak layak dibayar karena data Simpanan nasabah tidak tercatat pada bank seharusnya tidak berlaku apabila hal ini terjadi karena kesalahan bank. Karena nasabah penyimpan hanya berpatokan pada buku tabungan dan tidak mengerti sama sekali mengenai pencatatan oleh bank, yang seharusnya merupakan “urusan” dari Bank Indonesia selaku lembaga pengawas perbankan.

Terlebih lagi, dalam kasus Century, terdapat nasabah penyimpan yang tidak mengerti mengenai produk reksadana yang menurut mereka merupakan produk dari Century, padahal fakta berbicara lain, karena reksadana tidak ada hubungannya sama sekali dengan Century.

UU LPS telah memberi jalan bagi nasabah penyimpan yang merasa dirugikan, yaitu Pasal 20 ayat (1) UU LPS telah mengatur, dalah hal nasabah penyimpan merasa dirugikan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas; atau melakukan upaya hukum melalui pengadilan. Dan pada ayat (2), apabila LPS menerima keberatan tersebut atau perintah pengadilan, LPS hanya membayar sesuai dengan penjaminan berikut bunga yang wajar.  Tentu saja ketentuan ayat (1) adalah sesuatu yang sifatnya “it goes without saying” , artinya tanpa ada “ruang” sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut, nasabah dapat saja menggugat LPS. Sedangkan dalam ayat (2) sebetulnya bersifat Lex specialis dan lebih melindungi LPS sendiri.

Perlindungan hukum lain yang dapat ditempuh oleh nasabah adalah dengan menggunakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini pelaku usaha wajib memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila jasa yang diterima atau dimanfaatkan oleh konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut, pelaku usaha memiliki kewajiban-kewajiban:

  1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
  2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
  3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
  5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
  6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  7. g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hal lain yang masih dipertanyakan adalah peranan Bank Indonesia selaku bank sentral dalam melakukan pembinaan dan pengawasan bank merupakan sebagian atau salah satu instrumen perlindungan konsumen. Tampaknya prinsip kehati-hatian (prudential principle) saja tidak cukup dilakukan oleh Bank Indonesia[1].

Bagaimanapun juga apabila terjadi bank gagal (failing bank), pihak yang paling sakit atau dirugikan adalah konsumen atau dalam hal ini adalah nasabah penyimpan, terutama nasabah penyimpan yang beritikad baik. Karena berada pada posisi yang lemah dan tidak mempunyai kemampuan tawar yang imbang[2].

Upaya Hukum Terhadap Otoritas Pengawas Perbankan

Hubungan kontraktual antara bank dan nasabah penyimpannya tidak hanya menciptakan perikatan kontraktual belaka, melainkan telah menciptakan perikatan atas dasar “perbuatan melanggar hukum”.

Yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum atau yang biasa disebut dengan “perbuatan melawan hukum” atau PMH adalah suatu perbuatan yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Perbuatan yang dikategorikan sebagai PMH adalah perbuatan-perbuatan yang memenuhi beberapa unsur, yaitu[3]:

a.            perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang melanggar hukum[4].

b.            perbuatan tersebut membawa kerugian terhadap orang lain.

c.            adanya unsur kesalahan dalam perbuatan yang merugikan tersebut[5].

Secara garis besar, PMH menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

a.            PMH karena kesengajaan;

b.            PMH tanpa kesalahan; dan

c.            PMH karena kelalaian.

PMH dengan unsur kelalaian disebut dengan negligence dalam bahasa Inggris dan nalatigheid dalam bahasa Belanda.

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian apabila memenuhi unsur pokok sebagai berikut[6]:

  1. adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan;
  2. adanya suatu kewajiban kehati-hatian;
  3. tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut;
  4. adanya kerugian bagi orang lain;
  5. adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Cakupan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas perbankan adalah regulasi terhadap perbankan, pengawasan tidak langsung (off-site supervision), pengawasan langsung/pemeriksaan (on-site supervision), kontak teratur dengan bank, tindak remedial dan/atau penerapan sanksi[7].

Pengawasan bank oleh Bank Indonesia wajib dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Bank Indonesia, yang dapat merefleksikan risiko-risiko yang ada dan secara realita di hadapi oleh bank[8].

Nasabah penyimpan yang menanggung kerugian dapat menggunakan argumentasi telah dilakukan PMH oleh  otoritas pengawas bank[9]. Otoritas pengawas dapat dianggap telah lalai dalam melaksanakan tugas pengawasan sehingga menyebabkan suatu bank dicabut izin usahanya.

Nasabah penyimpan dalam hal ini harus mampu meyakinkan hakim bahwa telah terjadi kelalaian dalam melakukan pengawasan bank dan memenuhi unsur-unsur pokok:

1.        adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan;

2.        adanya suatu kewajiban kehati-hatian;

3.        tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut;

4.        adanya kerugian bagi orang lain;

5.        adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Gugatan PMH terhadap pengawas bank dapat dilakukan secara individu maupun class action oleh nasabah penyimpan.

Walaupun belum tentu berhasil, gugatan PMH terhadap pengawas bank akan “memaksa” otoritas perbankan untuk lebih transparan, tegas dan berhati-hati dalam melakukan pengawasan bank.

Terutama sekali adalah seperti kasus PT Bank Dagang Bali (“BDB”), seharusnya pengawas bank dapat secara dini mengetahui mengenai buruknya administrasi dan sistem pencatatatan nasabah penyimpan untuk menghindari tidak dijaminnya lebih dari 34.500 rekening nasabah penyimpan.

Begitu pula dengan kasus BGI mengenai terbitnya reksadana fiktif dan buruknya pencatatan BGI, seharusnya otoritas pengawas dapat mengetahui lebih dini sehingga dapat mengantisipasi kerugian nasabah penyimpan.


[1] Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-instrumen Hukumnya (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 76.

[2] Posisi tidak imbang ini dapat dilihat jelas dalam hubungan kontraktual antara nasabah penyimpan dengan bank. Karena bagaimanapun juga perjanjian pembukaan rekening tidak dapat ditawar lagi dan telah bersifat baku.

[3] Baca Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Pada Umumnya (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 49.

[4] Dalam perkembangannya sejak putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, yang diartikan sebagai melanggar hukum mengalami perluasan tidak hanya semata-mata didasarkan pada ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini melanggar hak orang lain atau melanggar kewajiban pelaku, tetapi juga meliputi pelanggaran terhadap kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Ibid.

[5] Syarat kesalahan merupakan unsur mutlak berlakunya ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam hal unsur kesalahan tidak ditemukan, maka berlakulah ketentuan Pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”. Ibid, hal. 50.

[6] DR. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 73.

[7] Vide Bab VI Undang-undang Bank Indonesia.

[8] Hal mana memenuhi principle 6 dari The Basel Core Principles, mengenai Prudential Regulations and Requirements, yang mana Indonesia merupakan salah satu Negara yang menggunakan The Basel Core Principles sebagai dasar pengawasan dan pengelolaan perbankan di Indonesia. Baca: Permadi Gandapradja, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004),  hal. 87.

[9] Yang dimaksud dengan nasabah yang dirugikan dalam hal ini adalah nasabah yang dapat menerima dananya kembali secara keseluruhan ataupun sebagian, baik dari program penjaminan pemerintah ataupun penjaminan LPS ataupun hasil likuidasi bank.

<!–[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]–><!–[if gte mso 9]> <![endif]–> <!–[endif]–>


Kepailitan Bank Dalam Likuidasi

Gagalnya suatu upaya penyelamatan sebuah bank, memaksa Bank Indonesia mencabut izin operasi PT. Bank Global International Tbk pada 13 januari 2005, dan selanjutnya menempatkan bank tersebut dalam status likuidasi.

Sebelumnya, terhitung sejak tanggal 14 Desember 2004 Bank Indonesia telah membekukan kegiatan usaha Bank Global. Hal tersebut dilakukan, mengingat segala upaya pembinaan Bank Indonesia terhadap Bank Global, antara lain meminta pemilik untuk melakukan perbaikan permodalan (capital restoration plan); menjaga likuiditas bank agar tidak mengalami kesulitan likuiditas dan penghentian sementara kegiatan-kegiatan tertentu telah gagal dilakukan.

Pencabutan izin Bank Global kembali menempatkan Pemerintah Republik Indonesia dalam keadaan dilematis. Pengalaman pahit ditutupnya 52 (lima puluh dua) bank umum belum hilang sirna, telah terjadi 3 (tiga) kali penutupan bank, yaitu Bank Asiatic, Bank Dagang Bali dan terakhir adalah Bank Global. Pemerintah kembali dibuat pusing, dikarenakan Program Penjaminan Pemerintah, yang sedianya akan segera diakhiri, harus kembali berperan guna menjamin simpanan nasabah.

Ternyata Program Penjaminan Pemerintah belum bisa memberikan perlindungan 100% bagi segenap nasabah bank dalam likuidasi, hal mana  kondisi bank yang sangat buruk administrasi dan atau telah terjadi penyimpangan-penyimpangan, menyebabkan masih banyaknya nasabah yang tidak dijamin menurut ketentuan Program Penjaminan.

Para nasabah yang masuk dalam kriteria Program Penjaminan mencoba mencari jalan guna mendapatkan haknya kembali, dan salah satunya adalah dengan suatu upaya hukum kepailitan. Tentu saja dengan harapan, apabila bank yang saat ini dalam status dilikuidasi dapat diubah statusnya menjadi pailit, maka tim likuidasi yang dibentuk dan diawasi oleh Bank Indonesia menjadi tidak bergigi dan perannya digantikan oleh kurator dan hakim pengawas.

Upaya hukum kepailitan yang diajukan oleh sebagian nasabah Bank Global yang tidak dijamin berdasarkan Program Penjaminan Pemerintah merupakan suatu peristiwa hukum yang langka dan menarik untuk disimak. Pada tingkat pertama, hakim kepailitan tidak mengabulkan permohonan pailit yang diajukan, dan  di tingkat kasasi, hakim Mahkamah Agung kembali tidak mengabulkan permohonan kasasi kepailitan yang diajukan oleh nasabah. Saat ini kasus telah diajukan Peninjauan Kembali oleh nasabah yang bersangkutan, dan masih dalam pemeriksaan oleh Mahkamah Agung.

Yang sangat menarik, pemohon pailit menyampaikan argumen kepada majelis hakim Pengadilan Niaga, bahwa PT Bank Global International Tbk (Dalam Likuidasi) sudah bukan bank, alias sudah menjadi suatu perseroan terbatas, dikarenakan izin operasi sebagai bank sudah dicabut oleh Bank Indonesia. Argumen pemohon pailit juga dikuatkan oleh beberapa saksi ahli dalam bidang hukum, seperti Prof. DR. Erman Rajaguguk SH yang mengatakan bahwa status sebagai bank sudah tidak melekat kembali pada Bank Global karena sudah dicabut izin operasionalnya oleh Bank Indonesia. Lebih jauh lagi, Prof. DR. Erman Rajaguguk juga menambahkan bahwa Rezim Undang-undang Perbankan berlaku pada waktu bank itu masih beroperasi belum dicabut izin usahanya namun kalau sudah dicabut izin usahanya menjadi PT dalam likuidasi yang tunduk pada rezim kepailitan, dan Pasal 1 angka 11 UU Kepailitan dan PKPU juga termasuk untuk bank dalam likuidasi.

Namun demikian, pada saat didengarkan kesaksian Saksi Ahli Ibu Ratnawati W. Prasodjo, SH yang merupakan salah satu orang pembuat Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak sependapat dengan Prof. DR. Erman Rajaguguk. Ibu Ratnawati mengatakan secara tegas bahwa dilihat secara interpretasi historikal, Pasal 1 angka 11 UU Kepailitan dan PKPU tidak diperuntukkan bagi bank dalam likuidasi. Dalam pendapatnya lebih lanjut, Ibu Ratnawati juga menegaskan bahwa secara yuridis positif, dan merupakan ketentuan yang lex specialis derogat legi generali, berlaku Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Syarat, Tata Cara Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan likuidasi Bank. Sehingga dengan demikian, khusus suatu Bank, koridor hukum yang digunakan adalah koridor likuidasi bank menurut UU Bidang Perbankan, bukan kepailitan.

Saya sependapat dengan Ibu Ratnawati W. Prasodjo, bagaimanapun, khusus bank, berlaku secara lex specialis derogat legi generali, yang berlaku adalah koridor hukum mengenai perbankan. Mengapa demikian, karena bank merupakan suatu badan usaha khusus untuk menarik dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Selain hal tersebut patut juga diingat, bahwa untuk suatu perseroan terbatas, selain berlaku UU PT, juga berlaku peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai keberadaan dan jalannya perseroan terbatas dimaksud. Dengan demikian, suatu perseroan terbatas yang merupakan bank, akan tetap berstatus sebagai bank walaupun sudah dilikuidasi, dan berlaku koridor hukum dibidang perbankan.

Berikut ini ada beberapa petikan dari beberapa media yang penulis lampirkan:

Gugatan Pailit Terhadap Bank Global Masuk Tahap Kesimpulan
[8/8/06]

Jika Bank Global dinyatakan pailit, kerugian negara yang timbul bisa mencapai Rp732,9 miliar (Hukumonline)

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang perkara permohonan pailit PT Bank Global Internasional Tbk (dalam likudasi) yang diajukan oleh nasabahnya sendiri yaitu Lina Sugiharto Otto Senin lalu (7/8) dengan agenda kesimpulan.

Yuhelson selaku kuasa hukum Lina Sugiharto Otto dan Kukuh Komandoko sebagai kuasa hukum Bank Global (dalam likuidasi) menyerahkan kesimpulan masing-masing kepada majelis hakim pimpinan Cicut Sutiarso. Kalau tak ada aral melintang, majelis hakim akan menjatuhkan putusan mengabulkan atau menolak permohonan pailit Bank Global pada Senin mendatang (14/8).

Dalam kesimpulannya, Yuhelson menguraikan beberapa hal dalam perkara permohonan pailit ini. Misalnya, status Bank Global dalam likuidasi bukan lagi sebagai bank sehingga dapat dimohonkan pailit oleh siapa saja, bukan hanya Bank Indonesia BI. Selain itu, juga menguraikan kedudukan Lina Sugiharto sebagai kreditor dari Bank Global, proses kepailitan yang lebih memberikan kepastian hukum serta pihak yang dapat mewakili Bank Global dalam proses pemeriksaan perkara permohonanan pailit ini adalah direksi Bank Global.

Terhadap kesimpulan terakhir tersebut, Yuhelson berpendapat bahwa kepailitan menyangkut hak subyektif dari Bank Global yaitu mengenai status pailit atau tidak pailitnya bank tersebut. Oleh karenanya, direksi Bank Global-lah yang berwenang mewakili proses pemeriksaan perkara permohonanan pailit ini.

Pemohon pailit berpendapat bahwa tim likuidasi yang telah terbentuk berdasarkan penetapan pengadilan tidak berhak mewakili Bank Global dalam perkara pailit ini. Pasalnya, kepailitan ini bukan menyangkut penyelesaian harta kekayaan Bank Global. Di akhir kesimpulannya, Yuhelson meminta kepada majelis hakim agar Bank Global dinyatakan pailit dan mengangkat Lucas sebagai kurator.

Menanggapi proses pemeriksaan perkara permohonan pailit hanya dapat diwakili oleh direksi Bank Global, dalam kesimpulannya, Kukuh mengajukan bantahan. Dirinya berpandangan bahwa tim likuidasi sebagai pelaksana likuidasi terhadap bank dalam likuidasi memiliki kewenangan untuk mewakili bank dalam likuidasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dasarnya pasal 25 ayat (2) huruf c Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32 jo pasal 43. Menurut pasal tersebut, tim likuidasi-lah yang berhak dan berwenang secara sah untuk mewakili termohon pailit dalam perkara kepailitan ini, bukan direksi maupun dewan komisaris Bank Global.

Lebih jauh lagi, Kukuh dalam kesimpulannya, berdasar Surat No. S-472/SJ/2006 tanggal 21 Juli 2006 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia menyatakan Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia cq. Unit Pelaksana Penjamin Pemerintah (UP3) sebagai lembaga penjamin yang telah membayarkan dana nasabah penyimpan Bank Global (vide pasal 17 ayat 3 PP 25 Jo. Pasal 40 huruf B SK Dir BI) mengungkapkan bahwa sebagai kreditor terbesar dari Bank Global dan kreditor yang harus diutamakan pembayarannya dari hasil likuidasi, keberatan atas permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon pailit serta memohon kepada majelis hakim agar menolak permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon pailit dalam permohonan pailit Bank Global ini.

Menariknya, Kukuh menjelaskan bahwa jika Bank Global dinyatakan pailit, negara berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp732,9 miliar. Penyebabnya ialah proses kepailitan tidak berada dalam pengawasan Bank Indonesia sehingga tidak menjamin pengembalian uang negara tersebut. Hampir dapat dipastikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap bank akan berkurang atau bahkan hilang sama sekali karena nasabah sebagai kreditor konkuren sulit memperoleh kembali dana mereka dalam proses kepailitan.

Hanya BI yang Berhak Memailitkan Bank dalam Likuidasi
Putusan  MA:

[29/10/07], HukumonlineMahkamah Agung menyatakan permohonan kasasi debitur Bank Global tidak dapat diterima. Alasannya, hanya Bank Indonesia yang dapat memailitkan sebuah bank. Namun salah seorang hakim agung mengajukan dissenting opinion.

Lina Sugiharti Otto masih bisa tersenyum lebar. Pasalnya, permohonan kasasi terhadap perkara kepailitan PT Bank Global International (dalam likuidasi) dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA). MA menyatakan putusan hakim Pengadilan Niaga (PN) Jakarta Pusat merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum, sebab seharusnya permohonan pernyataan pailit tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Sebelumnya, debitur bank yang izinnya dicabut pada 13 Januari 2005 itu harus menelan pil pahit karena permohonan pailitnya ditolak oleh PN Jakarta Pusat. Dengan adanya putusan MA tersebut, maka putusan PN Jakarta Pusat tanggal 14 Agustus 2006 tentang perkara yang sama dibatalkan.

Lina adalah nasabah penyimpan dana di Bank Global. Total dana yang disimpan Lina di bank tersebut sekitar Rp. 238 juta. Ketika Bank Global izinnya dicabut, Lina ingin menarik dananya. Namun ternyata Bank Global tidak dapat melakukan pembayaran kepada Lina, hingga batas waktu yang ditentukan.

Meski menerima permohonan kasasi, namun majelis hakim agung yang menangani perkara ini (Abdul Kadir Mapong (Ketua), IB Ngurah Adnyana dan Mieke Komar (masing-masing anggota) dalam putusannya tanggal 26 Juli 2007 itu, menyatakan permohonan pailit Lina tidak dapat diterima. Alasannya, termohon pailit (Bank Global) adalah sebuah bank. Dengan demikian, pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit hanya Bank Indonesia (BI).

Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang No. 37/2004 tentang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Di dalam pasal 2 ayat 3 UU Kepailitan disebutkan, dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh BI.

Penjelasan Pasal 2 Ayat (3) UU Kepailitan

Yang dimaksud dengan “bank” adalah bank sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak perlu dipertanggungjawabkan. Kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan kepailitan ini tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank sesuai peraturan perundang-undangan.

Hanya saja di dalam putusan itu, terselip juga perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari salah seorang hakim agung. Adalah IB Ngurah Adnyana yang pendapatnya berseberangan dengan dua hakim agung lainnya.

Menurut Adnyana, sebagai kreditur Lina berhak untuk mengajukan permohonan pailit Bank Global. Pasalnya, BI telah mencabut izin usaha bank tersebut, sehingga Bank Global bukan lagi sebuah bank. Apalagi, sambung Adnyana, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Lina dan kuasa hukumnya, Bank Global telah terbukti mempunyai hutang kepada kreditur lain yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Pendapat Adnyana ini diamini oleh kuasa hukum Lina, Yuhelson dan Nensy Hutabarat. Yuhelson dalam permohonan pailitnya menyatakan, Bank Global adalah bank yang sudah dicabut izin usahanya dan dalam proses likuidasi. Dengan dicabut izinnya, maka entitas tersebut tidak lagi menjalankan usahanya sebagai bank seperti yang dimaksud dalam UU No. 10/1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan, melainkan hanya sebagai badan hukum berbentuk perseroan terbatas (PT) dalam likuidasi. Senada dengan Yuhelson, Erman Radjagukguk, saksi ahli dalam perkara itu menyatakan, karena bukan lagi sebagai bank, maka demi hukum Bank Global tidak lagi terikat pada ketentuan perbankan, termasuk Pasal 2 ayat 3 UU Kepailitan.

Yuhelson mengatakan, kepailitan terhadap Bank Global juga tidak akan berpengaruh kepada stabilitas perekonomian. Bahkan ia memastikan tidak akan terjadi rush yang menimbulkan keguncangan dan kepanikan di tengah masyarakat. Karena Bank Global tidak lagi berhubungan langsung dengan masyarakat, tetapi hanya melaksanakan proses likuidasi aset-aset lainnya.

Berbeda dengan keduanya, Direktur Direktorat Hukum BI Oey Hoey Tiong menjelaskan bank yang dilikuidasi merupakan kelanjutan dari usaha bank dan sifatnya tidak berdiri sendiri. “Statusnya masih tetap bank, hanya saja dia tidak lagi menjalankan kegiatannya sebagai bank,” ujar Oey kepada hukumonline, Senin (29/10). Menurut Oey, pendapatnya itu telah dibenarkan oleh PN Niaga dalam kasus Bank Global beberapa waktu lalu.

Oey mengatakan bank dilikuidasi dalam rangka pemberesan kewajiban-kewajiban dari bank yang sudah ditutup. “Walau tidak menjalankan usaha, namun dia kan (bank dalam likuidasi) sedang membereskan usahanya, yakni bank. Jadi, kalau usahanya masih dibereskan maka dia harus tunduk pada ketentuan likuidasi bank,” tuturnya.

Jika bank dalam likuidasi bisa dipailitkan, menurut Oey, maka akan merugikan debitur lain, terutama kewajiban-kewajiban bank tersebut yang belum selesai baik terhadap pemerintah maupun pihak lain. Disamping itu, kata dia, bank dalam likuidasi juga punya Tim Likuidasi yang bertugas mendudukan kewajiban dan hak bank yang dilikuidasi sesuai dengan porsinya. “Kalau nanti dipailitkan cepat-cepat, maka tidak bisa dilakukan secara benar pemberesannya,” cetus Oey.

Soal mewakili di pengadilan

Sementara itu dalam memori kasasinya, Yuhelson menegaskan hakim PN Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan mengenai pihak yang berwenang mewakili Bank Global.

Menurutnya, dalam eksepsi sebetulnya hakim sudah diingatkan, bahwa pihak yang dapat mewakili Bank Global dalam perkara kepailitan itu adalah direksi, bukan Tim Likuidasi Bank Global. Sebab, permohonan pailit yang diajukan sama sekali tidak berhubungan dengan penyelesaian harta kekayaan Bank Global, yang merupakan kewenangan Tim Likuidasi. Namun, berkaitan langsung dengan hak subyektif Bank Global untuk mempertahankan statusnya, apakah pailit atau tidak pailit. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan ekslusif direksi Bank Global.

Hanya saja pendapat dari Yuhelson dipatahkan oleh hakim PN Jakarta Pusat. Hakim, menurut Yuhelson, justru lebih dulu mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh Tim Likuidasi, tanpa mempertimbangkan materi eksepsi tentang kewenangan Tim Likuidasi untuk mewakili Bank Global.

Berbeda dengan Yuhelson, pengacara Bank Global Kukuh Komandoko mengatakan direksi sudah tidak punya wewenang apapun saat Bank Global dibubarkan. Hal ini, sambungnya, ditandai dengan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan direksi tidak boleh melakukan tindakan hukum apapun terhadap Bank Global. Sebab, tugas direksi dalam pemberesan bank telah digantikan oleh Tim Likuidasi Bank Global.

Kukuh juga menilai putusan kasasi MA sudah tepat dan benar. “Apa yang dilakukan oleh hakim sudah benar. Bahwa bank global adalah bank walaupun sudah dilikuidasi,” ujarnya saat dihubungi hukumonline.(Sut/Kml)


Sistem Hukum

Secara umum sistim hukum yang berlaku saat ini dikatagorikan menjadi 2 yaitu : Sistim Hukum Eropa Kontinental dan Sistim Hukum Anglo Saxon. Namun demikian, menurut pendapat Penulis, sistem hukum dunia tidak hanya ada 2 (dua) kategori, tetapi terdapat 3 (tiga) kartegori, yaitu Sistem Hukum Eropa Kontinental, Sistem Hukum Anglo Saxon dan Sistem Hukum Islam.

Khusus untuk Anglo Saxon dan Eropa Kontinental, mulai terlihat upaya-upaya yang mencampurkan keduanya, dimana negara tersebut membuka diri untuk tidak terlalu mempertahankan dan memberlakukan satu satu sistim hukum (Eropa Kontinental atau Anglo Saxon), bahkan menerapkan tiga sistem hukum sekaligus (termasuk hukum Islam).

Sistim Hukum Anglo Saxon atau Common Law, telah membuat sistimatika semua peraturan hukum dalam kehidupan. Berbeda dengan sistim Eropa Kontinental yang melakukan pendekatan secara kasus perkasus sehingga diharapkan dapat lebih mendekati rasa keadilan.

Sistem Hukum Indonesia

Tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa pembentukan hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh konsep aliran hukum. Apalagi Indonesia sangat kaya dan heterogen ragam budayanya. Hingga saat ini, di masyarakat Indonesia diakui beberapa kategori hukum, yaitu: Hukum Nasional yang ditentukan oleh Negara Republik Indonesia, Hukum Masyarakat Adat atau Hukum Adat, dan Hukum Islam.

Pembentukan hukum nasional sendiri sangat dipengaruhi oleh aliran-aliran hukum yang ada, seperti diantaranya Aliran Hukum Positif, Aliran Hukum Murni, Aliran Hukum Sosiologis, Historis dan atau lainnya. Pada masa kemerdekaan,  hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang berlaku pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Melalui asas konkordasi, dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 45. Karena pengaruh Belanda, secara otomatis pembentukan sistim hukum Indonesia mengikuti sistim Eropa Kontinental, tetapi seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, banyak tercipta peraturan baru. Dikarenakan banyak para ahli hukum di Indonesia mendalami ilmu hukum lanjutannya dari Amerika atau Inggris, maka peraturan baru yang berlaku banyak terpengaruh oleh sistim Anglo Saxon yang terdapat dari negara Amerika dan Inggris.

Penerapan sistim hukum di Indonesia telah banyak mengalami perubahan. Penerapan sistim hukum tersebut tidak lagi murni menerapkan sistim hukum Eropa Kontinental akan tetapi telah bercampur dengan sistim Anglo Saxon. Dengan demikian hakim tidak terlalu menerapkan asas yurisprudensi, tetapi juga menganut asas rechtsvinding dimana hakim boleh menemukan hukum atau dengan kata lain tidak terlalu fanatik akan suatu asas (yurisprudensi atau rechtsvinding).


Perlindungan Hak Cipta Atas Fine Art Photography Aliran Nudisme

Hak Cipta

Hak Cipta merupakan hak ekskusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagaimana tersebut di atas, fungsi Hak Cipta adalah hak untuk mengumumkan, memperbanyak, memberi izin untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak atas Ciptaan, dan memperjanjikan Hak Cipta dengan pihak lain.

Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak. Hal mana telah ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sebagai benda bergerak, Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan kepemilikannya, baik seluruhnya maupun sebagian karena:

  1. pewarisan;
  2. hibah;
  3. wasiat;
  4. perjanjian tertulis; atau
  5. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak immateriil, pribadi yang integral dengan Penciptanya, hasil ciptaan itu bentuknya khas, yang bisa dibedakan dengan ciptaan orang lain walaupun objek yang diciptakan sama, dan tidak bisa disita oleh siapa pun (Rooseno Harjowidigdo, Mengenal Hak Cipta Indonesia, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), op. cit., hal. 24.)

Hak Cipta Atas Foto atau Potret

Seorang fotografer yang atas inspirasinya menciptakan karya fotografi berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan dan keahliannya adalah pemilik hak cipta atas potet yang dibuatnya. Sebagai pencipta ia merangkap sebagai pemegang hak cipta dari karyanya tersebut, potret, negatif atau softcopy digitalnya adalah milik sang fotografer.

Seorang fotografer dapat mengalihkan hak ciptanya melalui perjanjian, baik secara tertulis maupun secara lisan kepada pihak lain, hal mana sering terjadi dalam fotografi komersial. Dalam fotografi komersial biasanya dibuat perjanjian-perjanjian yang dapat berupa:

  1. Perjanjian yang mengatur mengenai pembayaran untuk setiap pemotretan.
  2. Perjanjian eksklusif bagi fotografer dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pemotretan untuk kepentingan pihak lain.

Sebagai pemegang Hak Cipta atas Ciptaannya, seorang fotografer mempunyai hak dan kewajiban diantaranya sebagai berikut:

  1. berhak menentukan harga/nilai atas potret hasil karyanya;
  2. menyimpan negatif film dan atau soft copy digitalnya;
  3. fotografer sebagai pemilik Hak Cipta berhak mempertunjukan Ciptaannya didalam suatu pameran untuk umum atau memperbanyak dalam suatu katalog walaupun foto atau potretnya telah dialihkan kepada pihak lain sebagai pemegang Hak Cipta, (kecuali apabila tidak diperjanjikan lain);
  4. dapat menuntut seseorang yang tanpa seizinnya memperbanyak dan mengkomersialkan karya ciptanya untuk kepentingan/keuntungan pribadi;
  5. untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaannya, fotografer sebagai pemegang Hak Cipta wajib meminta izin dari model foto atau ahli warisnya;
  6. bertanggung jawab atas kebenaran atau keaslian foto atau potret.

Hak Cipta atas Ciptaan fotografi berlaku semala 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Pengumuman atas Foto atau Potret

Pada prinsipnya, setiap Ciptaan dapat diumumkan oleh Penciptanya atau pemegang Hak Cipta. Namun demikian Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta telah memberikan suatu batasan umum, yaitu terhadap Ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta.

Khusus untuk foto atau potret, dalam mengumumkan Ciptaannya, pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin dari ahli warisnya dalam jangka waktu 10 tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia. (walaupun hanya berlaku terhadap potret yang dibuat atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret, atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret; atau untuk kepentingan orang yang dipotret.

Selain hal tersebut di atas, juga tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta atas pemotretan untuk diumumkan atas seorang Pelaku atau lebih dalam suatu pertunjukan umum walaupun yang bersifat komersial, kecuali dinyatakan lain oleh orang yang berkepentingan.

Perlindungan Hak Cipta Atas Fine Art Photography Aliran Nudisme

Ada beberapa aliran seni fotografi, salah satu diantaranya adalah seni fotografi aliran nudisme, yaitu suatu aliran seni fotografi yang menggunakan objek manusia, baik pria maupun wanita yang mempertontonkan seluruh tubuh tanpa sehelai benangpun.

Fotografi seni nudisme merupakan suatu seni fotografi yang banyak mengundang perdebatan, terutama anggapan-anggapan bertentangan dengan kesusilaan dan tendensi pornografi. Aliran nudisme dalam seni masuk dalam kategori aliran seni yang realis, dimana menggambarkan sosok tubuh manusia sebagaimana adanya, karena tubuh manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling indah dan paling sempurna diantara seluruh mahluk ciptaanNya. Walaupun demikian, ditengah polemik kesusilaann dan pornografi, para seniman masih memiliki keyakinan Ciptaan mereka dilindungi oleh hukum.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Hak Cipta terdahulu hingga yang berlaku saat ini, yaitu sejak Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 dan diganti dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, pada prinsipnya segala macam Ciptaan mendapatkan perlindungan hukum, dengan batasan umum: tidak termasuk Ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta.

Justru disilah sudah seharusnya Dewan Hak Cipta dapat lebih berperan, yaitu dapat membuat pertimbangan dan atau pendapat mengenai seni fotografi aliran nudisme atau Ciptaan nudisme lainnya.

Salah satu contoh yang cukup terkenal adalah kasus MADAME D SYUGA, yang merupakan foto-foto nudisme dari mantan istri Presiden pertama RI, Ratna Sari Dewi Soekarno. Walaupun dilarang peredarannya oleh Jaksa Agung di Indonesia karena dianggap melanggar norma kepatutan, namun demikian Hak Cipta dari foto-foto tersebut tetap dilindungi oleh Negara. Hal ini dapat dilihat dari kasus pelanggaran Hak Cipta yang diputuskan oleh Majelis Hakim Jakarta Pusat yang dilakukan oleh majalah Indonesia What’s On, edisi 138 Tahun 1998.

Baca Pelanggaran Hak Cipta, Dewan Pers tanggal 16 September 2002, dimana Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi majalah Indonesia What’s On, Warsito Wahono, mengirimkan satu paket berkas laporan ke Dewan Pers tertanggal 10 Juni 2002, yang berisi mengenai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan nota pembelaannya, tentang penjatuhan yaitu vonis satu tahun penjara dan denda Rp10 juta untuk tuduhan pelanggaran hak cipta oleh majalah tersebut. Kasus ini berawal -sesuai dengan fotokopi kliping nota pembelaan Warsito- dari pemuatan obyek foto, pada majalah Indonesia What’s On, edisi 138 Tahun 1998, yang tertulis MADAME D SYUGA DOC, yang notabene merupakan foto mantan istri Presiden pertama RI, Ratna Sari Dewi Soekarno. Dalam surat kepada Dewan Pers, Warsito, menyatakan keputusan ini akan berdampak pada kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Atas putusan pengadilan tersebut, Warsito menyatakan akan naik banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta, dan meminta kepada Dewan Pers untuk memprotes putusan tersebut yang dinilai tidak fair. Dalam proses persidangan, Warsito, menghadirkan beberapa ahli saksi yang antara lain RH Siregar, SH, Wakil Ketua Dewan Pers.


Dewasa dihadapan hukum

Istilah dewasa menggambarkan segala organisme yang telah matang, tapi lazimnya merujuk pada manusia: orang yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita dewasa, sedangkan Kedewasaan dapat didefinisikan dari aspek biologi, hukum, karakter pribadi, atau status sosial. Berbagai aspek kedewasaan ini sering tidak konsisten dan kontradiktif. Seseorang dapat saja dewasa secara biologis, dan memiliki karakteristik perilaku dewasa, tapi tetap diperlakukan sebagai anak kecil jika berada di bawah umur dewasa secara hukum. Sebaliknya, seseorang dapat secara legal dianggap dewasa, tapi tidak memiliki kematangan dan tanggung jawab yang mencerminkan karakter dewasa (lihat: http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum).

Kedewasaan secara hukum dapat diartikan kecakapan seseorang dihadapan hukum dalam melakukan suatu tindakan hukum. Kedewasaan ditandai dengan suatu batas usia. Di Indonesia, kecakapan seseorang dihadapan hukum telah ditentukan dalam suatu Undang-undang.

Problemnya adalah, Indonesia memiliki banyak Undang-undang yang mengatur perihal kedewasaan seseorang, sehingga patut dipertanyakan, dalam hal kapan seseorang dianggap telah dewasa dihadapan hukum dalam melakukan suatu tindakan hukum, terutama dalam melakukan suatu perbuatan perdata.

Sekarang mari kita lihat kekayaan dan heterogenitas Undang-undang kita yang mengatur mengenai usia kedewasaan seseorang di hadapan Hukum, diantaranya adalah:

  1. Ps. 330 KUHPerdata, Usia 21 Th atau sudah menikah;
  2. Ps. 47 (1) UU Perkawinan, usia 18 th;
  3. Ps. 63 (1) UU Adm. Penduduk, 17 th atau sudah kawin;
  4. Ps. 1 (8) UU Pemilu, 17 th atau sudah kawin;
  5. Ps. 1 (1) UU Perlindungan Anak, 18 th;
  6. Ps. 1 (2) UU Kesejahteraan Anak 21 th;
  7. Ps. 39 dan 40 UU Jabatan Notaris, 18 th untuk penghadap dan 18 th untuk saksi.

Dari uraian di atas, terlihat bagaimana “kayanya” Indonesia dengan batas usia dewasanya, sehingga wajar apabila timbul pertanyaan, kapan seseorang dianggap dewasa dihadapan hukum sehingga dapat melakukan tindakan hukum?

Menurut pendapat penulis, dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-undang tersebut bahwa syarat batas usia sebagai penghadap dan saksi di hadapan Notaris adalah umur 18 tahun, maka sebaiknya kedewasaan dihadapan hukum adalah 18 Tahun.


Pemberian Kuasa

Prinsip Kuasa adalah suatu perjanjian dengan memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menyelenggarakan suatu urusan atau pekerjaan (vide Pasal 1792 KUHPerdata).

Dilihat dari sifatnya, pemberian kuasa dapat terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan Kuasa oleh di penerima Kuasa, terjadi dengan cuma-cuma kecuali diperjanjikan sebaliknya dan dapat disubtitusikan kecuali diperjanjikan sebaliknya.

Ditinjau dari jenisnya, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya untuk kepentingan tertentu dan dilakukkan secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si Pemberi Kuasa.

Seringkali orang bertanya, sejauh apa tanggung jawab Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa. Seorang Penerima Kuasa tidak bisa bertindak melampui kekuasaan yang telah diberikan oleh Pemberi Kuasa, ia juga wajib bertanggung jawab terhadap tindakan yang telah dilakukan, baik secara sengaja ataupun karena suatu kelalaian sehubungan dengan pemberian kuasa.

Kuasa dapat diberikan dalam bentuk Akta Notaris, dbawah tangan ataupun secara lisan. Tentu saja semua pihak lebih menyukai secara tertulis daripada secara lisan, mengingat pemberian kuasa secara tertulis lebih mudah beban pembuktiannya.

Legalisasi Kuasa

Untuk kuasa-kuasa tertentu, wajib dilakukan suatu proses legalisasi oleh Pejabat Berwenang, yaitu: Kuasa dengan Cap jempol, Kuasa dengan huruf kanji harus disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Notaris, sesuai putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Maret 2002 No. 1366K/PDT/2000), dan pihak atau pejabat yang dapat melegalisir adalah Camat, Bupati, Walikota dan Notaris (putusan MA 20 Agustus 1984, No.272K/Pdt/1983). Khusu untuk Kuasa dari Luar Negeri, harus dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Jika tidak ada perwakilan KBRI, dilegalisir oleh pejabat berwenang dan dibawa ke Dep Hum Ham dan Deplu (Putusan MA 14 April 1973 No. 208K/Sip/1973).

Retensi

Terkadang dalam suatu Kuasa, dicantumkan juga suatu klausula retensi (vide Pasal 1812 KUHPerdata), yaitu hak untuk menahan suatu benda sampai suatu piutang yang berkaitan dengan benda telah dilunasi pembayarannya. Biasanya, hak retensi ini dicantumkan dalam hal debt collecting atau penagihan utang.

Berakhirnya Pemberian kuasa

Apabila (vide Pasal 1813 KUHPerdata):

a. Atas kehendak pemberi kuasa;

b. Atas permintaan penerima kuasa;

c. Persoalan yang dikuasakan telah selesai;

d. Salah satu pihak meninggal dunia;

e. Salah satu pihak dibawah pengampuan (curatele);

f.   Salah satu pihak pailit;

g. Karena perkawinan (persatuan).

Kuasa Mutlak

Ada banyak kasus seseorang memberikan suatu kuasa yang tidak dapat ditarik kembali. Kasus seperti ini sering terjadi dalam suatu utang piutang, yang mana seorang debitur memberikan suatu jaminan kepada seorang kreditur dan hanya dibuat suatu media “Surat Kuasa Untuk Menjual” atau biasa disebut “SKUM”, yaitu apabila si debitur wanprestasi, si kreditur dapat menjual jaminan. Bahkan pada era Badan Penyehatan Perbankan Nasional, banyak Bank Beku Operasi dan atau Beku Kegiatan Usaha membuat SKUM, dengan alasan memasang Hak Tanggungan adalah mahal.

Yang terjadi kemudian adalah, BPPN menghadapi kesulitan untuk melakukan eksekusi atas jaminan, dikarenakan Penggunaan kuasa mutlak untuk pemindahan hak atas tanah telah dilarang dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982.

Demikian, semoga bermanfaat.


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.